HALLO PURWASUKA, JAKARTA - Keberlanjutan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara masih diragukan banyak pihak. Pasalnya, masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir pada tahun 2024 mendatang.
Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa pemindahan IKN tetap berlanjut meski dirinya tak lagi menjadi presiden. Dia menegaskan rencana pemindahan tersebut sudah dituangkan ke dalam undang-undang yang disetujui mayoritas fraksi di DPR RI.
"Ada yg bertanya lagi, `Ini nanti 2024 dilanjutkan apa tidak?` Lo, sudah ada undang-undangnya, didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi?" kata Jokowi pada Kongres XXXII & MPA XXXII PMKRI di Samarinda, Rabu 22 Juni 2022.
Baca Juga: Terbitkan Green Bond Rp.5 Triliun, BRI Tegaskan Sebagai Market Leader ESG Company di Indonesia
Dia menyampaikan pemindahan ibu kota negara telah direncanakan sejak zaman Bung Karno. Setiap presiden pun mengkaji kemungkinan pelaksanaan kebijakan ini.
Jokowi menyampaikan pemindahan ibu kota negara harus dilakukan demi pemerataan. Dia menyebut pembangunan selama ini hanya berfokus di Pulau Jawa.
Menurutnya, 56 persen populasi Indonesia tinggal di Jawa. Kemudian, 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia berputar di Jawa.
"Rakyat kita yang di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu, dibagi berapa persen? ... Yang paling penting memang kita ingin Indonesiasentris, bukan jawasentris," ucap Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan undang-undang itu, ibu kota negara Indonesia akan dipindah ke IKN Nusantara.
Pembangunan telah dimulai. Pemindahan akan dimulai secara bertahap hingga 2045.
Artikel Terkait
Proyek IKN Jokowi Terkesan Mendadak, Disebut Bisa Berakhir Seperti Meikarta
Jokowi Bakal Berkemah di Ibu Kota Baru, Fasilitas di Titik Nol IKN Langsung Disiapkan
Presiden Jokowi Akan Lantik Kepala Otorita IKN Nusantara Pekan Depan
Siap Pindah ke IKN Nusantara, Ini Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tetap di Jakarta
Jokowi Disebut Tunjuk Anies Baswedan Jadi Kepala Otorita IKN, Benarkah?
Keberadaan IKN Nusantara Disebut Terancam oleh Kebijakan Pertahanan China, Kenapa?
Menag Bantah Isu Dana Haji Dipakai Bangun IKN, Ini Penjelasannya
Jokowi Didesak Reshuffle Kabinet dan Tunda Bangun IKN, Ini Alasannya
Ancaman Pertahanan IKN Meningkat, Panglima TNI Ajukan Tambahan Alutsista
Pemuda, Mahasiswa dan Buruh Komitmen Bersama Kawal Sampai Tuntas Pembangunan IKN