Sudah Lunasi Utang BLBI 517 Miliar, Sjamsul Nursalim Minta Cabut Status DPO

- Senin, 20 Juni 2022 | 15:29 WIB
Kemenkeu dan Satgas BLBI pastiken aset dikelola secara prudent dan konvensional (Ahmad Hafidz Zaini)
Kemenkeu dan Satgas BLBI pastiken aset dikelola secara prudent dan konvensional (Ahmad Hafidz Zaini)

HALLO PURWASUKA, JAKARTA - Setelah melunasi utang Rp517, 7 miliar terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim meminta agar status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang melekat pada dirinya dihapus.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya, Maqdir Ismail yang mengaku menerima informasi bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pelepasan atau pencabutan status atas nama dua kliennya tersebut.

"Oleh karena Bapak Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan kewajiban Bank Dewa Rutji, maka sesuai dengan informasi yang kami terima, pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang meminta pencabutan pencegahan pada tanggal 16 Juni kemarin," ujar Maqdir, Senin 20 Juni 2022.

Baca Juga: Satgas BLBI Sita Aset Tanah Obligor Kaharuding Ongko dengan Nilai Rp630 Miliar, Ini Fakta Kasusnya

Menurut dia, tidak ada alasan hukum yang mengharuskan Sjamsul dan Itjih dimasukkan ke dalam DPO. Selain pelunasan utang, Maqdir menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI yang menjerat kedua kliennya telah dihentikan oleh KPK.

"KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus BLBI Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memberikan status DPO kepada Bapak Sjamsul Nursalim," tandasnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan penghentian penanganan perkara yang menjerat Sjamsul dan Itjih, Kamis, 1 April 2021. SP3 kasus ini diterbitkan pada 31 Maret 2021 dan merupakan kali pertama yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri untuk menanyakan seputar status DPO Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim. Namun, hingga berita ini ditulis belum diperoleh jawaban.

Hanya saja, KPK sempat menyatakan bakal berkoordinasi dengan Polri dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut DPO kedua orang tersebut. Hal itu disampaikan tak lama setelah KPK mengumumkan SP3 kasus SKL BLBI Sjamsul dan Itjih Nursalim pada April tahun lalu.***

Editor: Yudi Aulia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rotasi Jabatan, Kabagpenum Polri akan Diisi Polwan

Selasa, 21 Juni 2022 | 16:07 WIB
X